Draft RUU Sistem Perbukuan Nasional

13 Agu

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG SISTEM PERBUKUAN NASIONAL

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR…TAHUN…
TENTANG SISTEM PERBUKUAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka usaha mencerdaskan dan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia,
maka sumber-sumber bacaan, khususnya buku perlu
dikembangkan dan ditingkatkan mutu, jumlah, dan
pemanfaatannya serta harganya terjangkau oleh
masyarakat;

b. bahwa untuk mencapai sasaran tersebut, prasarana
dan sarana yang menunjang kelancaran pengadaan,
penyebarluasan dan pemanfaatan sumber-sumber bacaan
khususnya buku perlu dibina dan ditingkatkan secara
terpadu, sehingga akan mendorong terwujudnya
masyarakat Indonesia yang gemar membaca;

c. bahwa untuk menggairahkan pengembangan dunia
perbukuan, maka kemampuan para pengarang/penulis,
penggubah, penyadur, penerjemah, editor, illustrator,
desainer, penerbit, serta pedagang buku perlu
ditingkatkan serta perlu diberikan pula penghargaan
dan perlindungan atas hak-hak mereka;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu membentuk
Undang-Undang tentang Sistem Perbukuan Nasional.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar
1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistern
Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah
Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PERBUKUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Perbukuan Nasional adalah keseluruhan
komponen perbukuan yang saling terkait secara terpadu
untuk mendukung tercapainya tujuan mencerdaskan
kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam UUD
1945.

2.Perbukuan adalah segala sesuatu mengenai buku yang
meliputi pengadaan yang terdiri atas penulis, proses
penulisan, bentuk fisik penulisan, dan hasil
penulisan, penyebarluasan yang terdiri atas distribusi
dan penjualan, pemanfaatan buku yang terdiri atas
kepentingan dan tujuan serta unsur-unsur penunjang
lainnya.

3.Buku adalah suatu karya tulis yang dituangkan dalam
bentuk cetakan dan dibendel serta dalam bentuk
lainnya.

4.Penulis adalah pengarang, penerjemah, penyadur, dan
penggubah.

5.Penyadur adalah seorang yang menyusun kembali naskah
secara bebas tanpa mengubah isi pokok naskah.

6.Pencipta asii adalah seorang atau beberapa orang
secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu
ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi,
kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan
dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

7.Penerjemah adalah seorang yang mengalihbahasakan
naskah dari satu bahasa ke bahasa lain.

8.Naskah buku meliputi karangan asli, terjemahan,
penyaduran, dan Ilustrasi.

9.Karangan asli adalah karya tulis yang berasal dari
gagasan sendiri yang belum pernah diterbitkan
sebelumnya oleh pihak lain.

10.Terjemahan adalah hasil pengalibahasaan berikut
pengertian sepenuhnya dari suatu bahasa ke bahasa
lain.

11.Saduran adalah hasil pengubahan yang disesuaikan
dengan maksud pihak pengubahnya. Termasuk dalam
pengertian ini mengganti nama-nama pelaku, tempat,
waktu, suasana, dan tujuan dalam sebuah cerita atau
mengubah bentuk.

12.Ilustrasi adalah hasil penyesuaian bentuk suatu
karya ke dalam bentuk lain dengan mengubah sarananya.

13.Editor adalah orang yang melakukan penyuntingan
dalam proses pengadaan buku yang berada di bawah
tangggung jawab penerbit.

14.Ilustrator adalah orang yang memberikan perwajahan
berupa gambar dan foto yang berfungsi untuk
menperjelas dalam sebuah buku yang berada di bawah
tangggung jawab penerbit.

15.Disainer adalah orang yang merancang fisik buku
yang berada di bawah tanggung jawab penerbit.

16.Penerbit adalah orang, persekutuan, Badan Hukum
baik milik Negara maupun swasta yang memiliki izin
untuk menerbitkan karya cetak.

17.Percetakan adalah kegiatan usaha untuk memperbanyak
naskah dan atau buku dengan alat cetak.

18.Penyaluran buku adalah rangkaian kegiatan
penyebaran buku dari penerbit sampai kepada pemakai.

19.Buku teks pelajaran adalah buku yang berisi tentang
materi pelajaran tertentu yang digunakan guru dan
peserta didik dalam proses pembelajaran pada semua
jalur pendidikan.

20.Pemerintah adalah pelaksana pemerintahan yang
bertangung jawab atas bidang pendidikan yang dijabat
oleh Menteri.

21.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta
perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan
Eksekutif Daerah. Menteri adalah menteri yang
meyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan.

BAB II
FUNGSI, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Fungsi

Pasal 2

Sistem Perbukuan Nasional berfungsi untuk menghasilkan
buku bermutu yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa,
mendorong dan mendukung masyarakat belajar, masyarakat
berpengetahuan, dan masyarakat cerdas spiritual,
intelektual, emosional, estetika, kinestetika, dan
sosial .

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Sistem Perbukuan Nasional bertujuan untuk:

a.mewujudkan kebijakan perbukuan yang sehat, kuat,
dinamis, dan memiliki daya saing;

b.meningkatkan jumlah dan mutu sumber daya perbukuan
dalam penulisan, penerjemahan, pencetakan, penerbitan,
pendistribusian;

c.meningkatkan jumlah dan mutu buku yang diterbitkan
sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia;

d.meningkatkan ketersediaan dan penyebaran buku secara
merata serta mudah diperoleh dengan harga yang
terjangkau oleh semua lapisan masyarakat; dan

e.meningkatkan pemanfaatan buku sebagai sumber belajar
dan sarana memperluas wawasan pengetahuan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Sistem Perbukuan Nasional meliputi hak dan kewajiban,
penulisan, penerbitan, pencetakan, penyaluran dan
perdagangan, penggunaan, pendanaan, pengawasan,
penghargaan, dan ketentuan pidana.

BAB III
PRINSIP PENYELENGGARAAN SISTEM PERBUKUAN NASIONAL

Pasal 5

Sistem Perbukuan Nasional diselenggarakan atas
prinsip:

a.Meningkatkan tanggung jawab Pemerintah dan
mayarakat.

b.Mensinergikan keberadaan penulis, penerbit,
percetakan, penyaluran sebagai komponen perbukuan.

c.Memberdayakan setiap komponen perbukuan dalam
menghasilkan terbitan/buku yang bermutu dalam satu
kesatuan yang sistematik.

d.Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penulisan,
penerbitan dan pendistribusian buku.

e.Mewujudkan profesionalitas dalam memproduksikan buku
yang bermutu dapat meningkatkan pengetahuan,
memperluas wawasan, mengembangkan potensi dan sumber
belajar sepanjang hayat.

f.Memotivasi penulis untuk menggali kekayaan budaya
nasional dalam rangka memperkokoh jati diri bangsa.

g.Memperkuat kerja sama melalui sistem pengelolaan
perbukuan secara terpa
du.

h.Memproduksi bahan pustaka bermutu sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan ekonomi masyarakat.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 6

(1)Setiap warga negara berhak memperoleh kemudahan
membaca buku yang bermutu dari Iayanan perpustakaan
umum yang disediakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(2)Warga negara yang mempunyai kelainan fisik,
emosional, mental, intalektual, sosial, dan/atau
memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak
memperoleh buku sesuai dengan kebutuhannya.

(3)Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang
serta masyarakat adat yang terpencil, dan/atau
mengalami bencana alam dan bencana sosial serta tidak
rnampu dari segi ekonomi berhak memperoleh buku sesuai
dengan kebutuhannya.

Pasal 7

Setiap warga negara wajib mengikuti program budaya
membaca buku dan menulis yang diselenggarakan oleh
Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 8

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah berhak
mengarahkan, membimbing, membantu, dan membina
penyelenggaraan sistem perbukuan nasional.

(2) Pemerintah berhak membeli hak cipta, hak
penerbitan, dan/atau hak penyaluran buku pelajaran
untuk kepentingan pendidikan.

Pasal 9

(1) Pemerintah wajib:

a.menetapkan kebijakan sistem perbukuan nasional yang
meliputi penulisan, penerbitan, pencetakan, penyaluran
dan perdagangan, penggunaan, pendanaan, evaluasi dan
pengawasan, serta penghargaan dengan memperhatikan
pertimbangan dari lembaga khusus yang dibentuk oleh
Pemerintah.

b.menyelenggarakan kegiatan perbukuan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) yang melibatkan peran
serta masyarakat;

c.memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin
terselenggaranya sistem perbukuan yang bermutu bagi
setiap warga negara tanpa diskriminasi.

d.menyediakan anggaran untuk pengadaan buku teks
pelajaran pada pendidikan dasar.

e.menfasilitasi penerbitan buku yang dapat
membangkitkan rasa nasionalisme, memperkokoh jati diri
bangsa dan menumbuhkan rasa persatuan melalui lembaga
penerbit pemerintah.

f.menfasilitasi penerjemahan buku-buku asing yang
diperlukan tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan
seni.

(2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya wajib:

a.menetapkan kebijakan pengembangan perbukuan di
daerah sesuai dengan tuntutan kebijakan sistem
perbukuan nasional;

b.mengembangkan standar muatan lokal buku teks
pelajaran sebagaimana dituntut oleh kurikulum tingkat
satuan pendidikan.

c.menggerakkan peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan sistem perbukuan nasional;

d.memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin
terselenggaranya sistem perbukuan nasional yang
bermutu di daerah bagi setiap warga negara tanpa
diskriminasi.

BAB V
PENULISAN NASKAH

Bagian Pertama
Hak dan Kewajiban Penulis

Pasal 10

(1)Penulis memiliki kebebasan untuk menulis sepanjang
tidak bertentangan dengan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku.

(2)Penulis berhak memiliki hak cipta dan dilindungi
oleh undang-undang.

(3)Penulis berhak:

a.mengalihkan haknya kepada pihak lain dengan surat
perjanjian

b.menerjemahkan sendiri atau memberi izin atau kuasa
untuk menerjemahkan karangannya

c.menerima royalti atas karangannya, kecuali
hakciptanya telah dialihkan

Pasal 11

(1)Penulis wajib mencantumkan nama atau nama
samarannya pada karangannya.

(2)Penulis dilarang mengadakan perjanjian ganda
mengenai penerbitan satu naskah yang sama.

(3)Penulis wajib mentaati kode etik penulisan naskah
buku.

Bagian Kedua
Ketentuan Penulisan Naskah

Pasal 12

(1)Naskah buku meliputi karangan asli, terjemahan,
penyaduran, dan Ilustrasi.

(2)Naskah buku ditulis oleh pengarang, penerjemah,
penyadur, atau penggubah.

(3)Penulisan naskah buku tidak boleh bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila

(4)Pemerintah dan masyarakat mengupayakan tersedianya
naskah buku yang bermutu

Pasal 13

(1)Naskah buku pendidikan formal jenjang pendidikan
dasar dan menengah, serta pendidikan nonformal
meliputi buku teks pelajaran, buku panduan pendidik,
buku pengayaan, dan buku referensi.

(2)Naskah buku sekolah ditulis oleh ahli di bidangnya,
perorangan atau kelompok, dengan mengacu pada
kaidah-kaidah penulisan buku pelajaran yang dltetapkan
oleh Menteri.

(3)Buku teks pelajaran untuk pendidikan nonformal
meliputi buku-buku yang dijadikan sebagai sumber
belajar dalam penyelenggaraan pendidikan pendidikan
nonformal.

(4)Naskah buku teks pendidikan tinggi meliputi buku
rujukan mata kuliah, buku pengayaan, dan buku
referensi.

(5)Naskah buku teks pelajaran untuk pendidikan
nonformal ditulis oleh perorangan atau kelompok dengan
mengacu pada kaidah-kaidah penulisan buku teks
pelajaran yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Penerjemah

Pasal 14

(1)Penerjemah memiliki kebebasan melakukan
penerjemahan buku sepanjang sesuai dengan ketentuan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)Penerjemah memiliki hak terjemahan atas naskah
hasil terjemahannya

(3)Hasil terjemahan dilindungi undang-undang

(4)Hak terjemahan tidak mengurangi hak orang lain
untuk melakukan penerjemahan atas karya yang sama.

Pasal 15

(1)Penerjemah bertanggung jawab atas hasil
terjemahannya

(2)Penerjemah dilarang mengadakan perjanjian ganda
mengenai penerbitan satu naskah hasil terjemahan yang
sama.

(3)Penerjemah wajib mentaati kode etik penerjemahan
naskah buku.

Bagian Keempat
Ketentuan Penerjemahan Buku

Pasal 16

(1)Naskah terjemahan meliputi hasil mengalihbahasakan
naskah buku dari satu bahasa ke bahasa lain.

(2)Isi naskah terjemahan tidak boleh bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

(3)Pemerintah dan masyarakat memberikan kemudahan
dalam menterjemahkan naskah buku yang bermutu.

Pasal 17

(1).Naskah buku yang diterjemahkan untuk keperluan
lembaga-lembaga pendidikan diutarnakan untuk
pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

(2).Penseleksian buku asing yang akan diterjemahkan
dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk oleh
pemerintah.

(3).Pemerintah memberikan kemudahan dalam memperoleh
ijin penerjemahan, penerjemahan, penerbitan, dan
penyebaran hasil penerbitan naskah buku yang tersebut
pada ayat (1) di atas.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Penyadur

Pasal 18

(1)Penyadur memiliki kebebasan melakukan penyaduran
buku sepanjang sesuai dengan ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2)Penyadur memiliki hak saduran atas naskah hasil
sadurannya

(3)Hasil saduran dilindungi undang-undang

(4)Hak saduran tidak mengurangi hak orang lain untuk
melakukan penyaduran atas karya yang sama.

Pasal 19

(1)Penyadur bertanggung jawab atas hasil sadurannya

(2)Penyadur dilarang mengadakan perjanjian ganda
mengenai penerbitan satu naskah hasil saduran yang
sama.

(3)Penyadur wajib mentaati kode etik penyaduran naskah
buku.

Bagian Keenam
Ketentuan Penyaduran

Pasal 20

(1)Naskah saduran meliputi hasil penyaduran naskah
buku asli.

(2)Isi naskah saduran tidak boleh bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila

(3)Pemerintah dan masyarakat memberikan kemudahan
dalam menyadur naskah buku yang bermutu

Pasal 17

(1)Naskah buku yang disadur untuk keperluan
lembaga-lembaga pendidikan diutamakan untuk
pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

(2)Pemerintah memberikan kemudahan dalam memperoleh
ijin penyaduran, penyaduran, penerbitan, dan
penyebaran hasil penerbitan naskah buku yang tersebut
pada ayat (1) di atas.

Bagian Kedelapan
Hak dan Kewajiban Penggubah

Pasal 18

(5)Penggubah memiliki kebebasan melakukan penggubahan
naskah buku sepanjang sesuai dengan ketentuan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6)Penggubah memiliki hak gubahan atas naskah hasil
gubahannya

(7)Hasil gubahan dilindungi undang-undang

(8)Hak gubahan tidak mengurangi hak orang lain untuk
melakukan penggubahan atas karya yang sejenis

Pasal 19

(4)Penggubah bertanggung jawab atas hasil gubahannya.

(5) Penggubah dilarang mengadakan perjanjian ganda
mengenai penerbitan satu naskah hasil gubahan yang
sama.

(6)Penggubah wajib mentaati kode etik penggubahan
naskah buku.

Bagian Kesembilan
Ketentuan Penggubahan

Pasal 20

(4)Naskah gubahan meliputi hasil penggubahan naskah
asli.

(5)Isi naskah gubahan tidak boleh bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila

(6)Pemerintah dan masyarakat memberikan kemudahan
dalam menggubah naskah buku yang bermutu

Pasal 20

(3)Naskah buku yang digubah untuk keperluan
lembaga-lembaga pendidikan diutamakan untuk
pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

(4)Pemerintah memberikan kemudahan dalam penggubahan,
penerbitan, dan penyebaran hasil penerbitan naskah
buku yang tersebut pada ayat (1) di atas.

Bagian Kesepuluh
Hak dan Kewajiban Ilustrator

Pasal 21

(1)Ilustrator memiliki kebebasan melakukan pembuatan
ilustrasi naskah buku sepanjang sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(2)Ilustrator memiliki hak atas ilustrasi yang
dibuatnya

(3)Ilustrasi dilindungi oleh undang-undang

(4)Hak ilustrasi tidak mengurangi hak orang lain untuk
membuat ilustrasi dalam bentuk lain dengan tujuan yang
sama.

Pasal 22

(1)Ilustrator bertanggung jawab atas ilustrasi yang
dibuatnya

(2)Ilustrator dilarang mengadakan perjanjian ganda
mengenai penerbitan satu ilustrasi yang sama.

(3)Ilustrator wajib mentaati kode etik pembuatan
ilustrasi buku.

Bagian Kesembilan
Ketentuan Pembuatan Ilustrasi

Pasal 23

(1)Ilustrasi dapat dibuat dalam bentuk gambar, sketsa,
peta, grafik, foto, dan tabel

(2)Isi ilustrasi tidak boleh bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila

(3)Pemerintah dan masyarakat memberikan kemudahan
dalam membuat ilustrasi naskah buku yang bermutu

Pasal 24

(1)llustrasi yang dibuat dalam naskah buku untuk
keperluan lembaga-lembaga pendidikan diutamakan untuk
mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan
seni.

(2)Pemerintah memberikan kemudahan dalam pembuatan
ilustrasi, penerbitan, dan
penyebaran hasil penerbitan naskah buku yang tersebut
pada ayat (1) di atas.

BAB VI
PENERBITAN

Bagian Satu
Hak dan Kewajiban Penerbit

Pasal 25

(1)Lembaga Pemerintah, Penerbit pemerintah/ Pemerintah
Daerah dan/atau swasta berhak rnenerbitkan buku.

(2)Pemerintah dapat menerbitkan naskah-naskah dokumen
negara untuk keamanan Negara dan naskah Iangka
dan/atau kuno yang diperlukan sebagai pelestarian
warisan budaya.

(3)Penerbit wajib mengikuti ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Ketentuan Penerbitan Buku

Pasal 26

(1)Naskah dapat diterbitkan oleh penerbit atas
persetujuan penulis.

(2)Naskah diterbitkan sesudah memenuhi syarat
penerbitan buku.

(3)Antara penerbit, penulis, dan pencetak diadakan
kesepakatan mengenai hak dan kewajiban masing-masing
dalam surat perjanjian dengan memperhatikan kode etik
profesi.

(4)Setiap buku yang diterbitkan memuat judul, nama
penulis, penerbit, tahun terbit, edisi, dan tempat
terbit. (masukkan dalam penjelasan)

(5)Buku terjemahan, saduran, dan gubahan, selain
tersebut dalam ayat (4) mencantumkan juga identitas
sumbernya.

(6)Penerbitan naskah buku dilakukan setelah melalui
penyuntingan oleh editor penerbit tanpa merubah isi
naskah.

(7)Tata letak dan tampilan buku dirancang oleh
perancang buku penerbit atas persetujuan penulis.

Pasal 27

Penerbitan buku oleh pihak asing yang menggunakan
lokasi di Indonesia dilakukan melalui kerjasama dengan
penerbit lokal setelah memperoleh izin dari Menteri
yang menangani urusan perdagangan sesuai peraturan
perundang-undangan.

Pasal 28

(1)Naskah buku teks pelajaran diterbitkan oleh
masyarakat.

(2)Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat
menerbitkan naskah buku teks pelajaran yang digunakan
pada pendidikan khusus dan pendidikan kejuruan
tertentu, serta buku-buku teks pelajaran yang tidak
diterbitkan oleh masyarakat. Buku teks pelajaran harus
memenuhi standar kelayakan sesuai peraturan
perundang-undangan.

(3)Buku teks pelajaran harus memenuhi standar
kelayakan sesuai peraturan perundang-undangan

(4)Penerbitan dan penggunaan buku teks pendidikan
tinggi dikelola oleh perguruan tinggi yang
bersangkutan.

(5)Setiap perguruan tinggi mengembangkan usaha
penerbitan di lingkungannya sesuai peraturan
perundang-udangan.

(6)Naskah buku teks pelajaran untuk pendidikan
nonformal diterbitkan oleh masyarakat.

(7)Pemerintah memfasilitasi penerbitan buku teks
pelajaran untuk pendidikan kesetaraan dan keaksaraan.

(8)Selain buku untuk pendidikan kesetaraan dan
keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7),
Pemerintah dapat memfasilitasi penerbitan buku teks
pelajaran yang diperlukan untuk pendidikan nonformal.

BAB VII
PENCETAKAN BUKU

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Percetakan

Pasal 29

(1)Naskah buku dicetak oleh badan usaha yang mendapat
izin usaha percetakan.

(2)Percetakan berkewajiban memenuhi persyaratan
sebagai pencetak buku sebagaimana ditetapkan oleh
Pemerintah.

Bagian Kedua
Kertas

Pasal 23

(2)Pemerintah mengupayakan kelangsungan tersedianya
kertas untuk buku dengan harga yang terkendali.

(2)Ketentuan Iebih lanjut mengenai kertas sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

(1)Pemerintah menetapkan standar kertas khusus untuk
buku teks pelajaran.

(2)Kertas yang diproduksi sesuai standar kertas khusus
untuk buku teks pelajaran tidak boleh digunakan untuk
kepentingan lain selain buku teks pelajaran.

(3)Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin
kelangsungan tersedianya kertas khusus untuk buku teks
pelajaran dengan harga yang terkendali.

BAB VIII
PENYALURAN DAN PERDAGANGAN BUKU

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Penyalur Buku

Pasal 25

(1)Badan usaha yang bergerak di bidang pengangkutan
dan pengiriman barang berhak menyalurkan buku.

(2)Penyalur wajib mengangkut dan mengirim buku dengan
tarif khusus angkutan dan pengiriman yang ditetapkan
oleh Pemerintah.

Bagian Kedua
Jalur dan Penyaluran Buku

Pasal 25

(1)Jalur penyaluran buku diarahkan kepada pemantapan
peranan toko buku sampai ke daerah-daerah.

(2)Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengupayakan
kemudahan-kemudahan untuk mendorong tumbuhnya
toko-toko buku sampai ke daerah-daerah.

Pasal 26

(1)Pemerintah dan pemerintah Daerah menjamin
tersedianya buku teks pelajaran di masing-masing
satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan
menengah.

(2)Pengadaan buku teks pelajaran sebagaimana dimasksud
apda ayat (1) dibebankan pada APBN dan APBD.

(3)Masyarakat dapat membantu pengadaan buku teks
pelajaran.

(4)Pengadaan buku teks pelajaran yang dilakukan oleh
satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan
mengengah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5)Perguruan tinggi wajib menyediakan buku untuk
perpustakaan.

(6)Badan hukum pendidikan penyelenggara satuan
pendidikan tinggi wajib menyediakan dana paling
sedikit 5% (lima) persen dari anggaran perguruan
tinggi untuk pengadaan buku perpustakaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)

Bagian Ketiga
Perdagangan Buku

Pasal 27

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenagannya:

a.mendorong pembentukan pusat penjualan buku di tiap
provinsi dan/atau kabupaten/kota;

b.memberikan kemudahan dan menfasilitasi
penyebarluasan buku secara merata; dan

c.mengembangkan sistem informasi perbukuan nasional.

(2)Ketentuan Iebih lanjut mengenai kewenangan
Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 28

(1)Pengadaan buku teks pelajaran untuk pendidikan
dasar dan menengah dalam mata pelajaran pendidikan
agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa
dilakukan oleh Pemerintah.

(2)Pemerintah mendorong ekspor dan impor buku dengan
jenis penerbitan tertentu.

(3)Pemerintah menyederhanakan prosedur impor dan
ekspor buku.

Pasal 29

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangan
masing-masing menetapkan kebijakan perbukuan sehingga
harga buku terjangkau oleh masyarakat luas.

Pasal 30

(1)Pelaku usaha atau kelompok usaha dilarang melakukan
penguasaan atas produk buku atau mendominasi pasar
buku.

(2)Pelaku usaha atau kelompok usaha bidang perbukuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbit,
perusahaan percetakan, penyalur, dan toko buku.

BAB IX
PENGGUNA BUKU

Pasal 31

Untuk mendorong terciptanya masyarakat gemar membaca
sedini mungkin Pemerintah dan masyarakat mengembangkan
perpustakan dan taman bacaan serta mengupayakan
pemasyarakatan buku melalui media elektronik dan media
cetak.

Pasal 32

(1)Dalam proses pembelajaran, guru dan peserta didik
wajib menggunakan buku teks pelajaran yang telah
ditetapkan sesual peraturan perundang-undangan.

(2)Selain buku teks pelajaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), guru dapat menggunakan buku panduan
pendidik, buku pengayaan, dan buku referensi dalam
proses pembelajaran.

(3)Guru dapat mewajibkan peserta didik memanfaatkan
perpustakaan untuk membaca buku pengayaan dan buku
referensi dalam rangka menambah pengetahuan dan
wawasan.

Pasal 33

(1) Masa pakai buku teks pelajaran paling sedikit 5
tahun.

(2) Buku teks pelajaran tidak dipakai lagi oleh satuan
pendidikan apabila

a.terdapat perubahan standar isi dan standar
kompetensi lulusan dalam Standar Nasional Pendidikan;

b.isi buku teks pelajaran dinyatakan tidak layak lagi
oleh Menteri.

BAB XIII
PENGAWASAN BUKU TEKS PELAJARAN

Pasal 34

(1)Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat
melakukan pengawasan terhadap buku teks pelajaran
dalam proses pembelajaran di satuan atau program
pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang
pendidikan.

(2)Pengawasan terhadap buku teks pelajaran meliputi:

a.isi buku teks pelajaran di satuan pendidikan;

b.penerbitan buku teks pelajaran di satuan pendidikan;

c.distribusi buku teks pelajaran di satuan pendidikan;

d.pengadaan buku teks pelajaran di satuan pendidikan;
dan

e. penggunaan buku teks pelajaran di satuan
pendidikan.

(3)Pengawasan terhadap buku teks dilakukan oleh
Menteri dengan koordinasi bersama badan atau instansi
pemerintah terkait.

BAB XIV
PENGHARGAAN

Pasal 35

(1)Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat
memberikan penghargaan kepada pengarang/penulis,
penggubah, penyadur, penerjemah, editor, illustrator,
desainer, penerbit, serta pedagang buku.

(2)Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berbentuk tanda jasa, finansial, atau
bentuk penghargaan lain.

BAB XV
KELEMBAGAAN

Pasal 36

Pemerintah meningkatkan kedudukan Pusat Perbukuan
menjadi Badan Perbukuan Nasional yang bertangung jawab
kepada Menteri.

Pasal 37

Badan Perbukuan Nasional bertugas menelaah secara
nasional seluruh permasalahan perbukuan dengan jalan
menilai, memberikan saran dan pertimbangan guna
dijadikan dasar penentuan kebijakan Pemerintah.

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas pada Pasal 37, Badan
Perbukuan Nasional mempunyai fungsi:

a.mengumpulkan, membahas, dan merumuskan
rencana-rencana mengenai masalah perbukuan dalam
rangka mempersiapkan kebijakan umum Pemerintah;

b.melakukan kerja sama dan koordinasi dengan
instansi-instansi Pemerintah dan organisasi-organisasi
swasta yang mempunyai hubungan dengan urusan
perbukuan;

c.memberikan saran dan rekomendasi mengenai
pengembangan industri buku serta mutunya dan
peningkatan kegiatan pengarang, penerjemah,
ilustrator, penerbit, pencetak, dan penyalur buku di
pusat dan daerah;

d.melaksanakan kebijakan Pernerintah di bidang
perbukuan.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

(1)Setiap orang yang menggunakan kertas khusus yang
terstandar untuk kepentingan lain selain buku teks
pelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (34a) ayat
(2) dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah).

(2)Barang siapa dengan sengaja

a.mengedarkan, mengekspor, atau menerbitkan buku yang
tidak dinyatakan layak oleh pemerintah atau pemerintah
daerah.

b.sengaja mengedarkan, mengekspor, atau menerbitkan
buku yang belum dinyatakan layak oleh pemerintah atau
pemerintah dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah) .

(3)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah kejahatan.

(4)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Dengan berlakunya Undang-undang ini segala peraturan
perundang-undangan di bidang perbukuan yang telah ada
pada tanggal berlakunya Undang-undang ini, tetap
berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti
dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN

Pasal 48

Ketentuan perdagangan buku dengan negara lain diatur
tersendiri dengan perjanjian antarpemerintah dengan
rnem
perhatikan ketentuan undang-undang.

Ketentuan yang berlaku bagi orang asing yang datang
dan berada di wilayah Indonesia diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-undang ini dengan menempatkannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal …………………………

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

4 Tanggapan to “Draft RUU Sistem Perbukuan Nasional”

  1. Zaki 15/01/2012 pada 1:59 am #

    Assalam
    saya zaki, mau tanya nih, tu dapet draft RUU sistem perbukuan nasional asli darimana?
    terus perkembangannya udah disahkan belum? tolong dijawab yaaaaaa…..

    • Devi R. Ayu 16/01/2012 pada 10:30 am #

      Wa’alaikumussalam. wr.wb.

      Saya dapat draft RUU perbukuan ini duluu sekalii di mailing list pasar buku.
      Untuk perkembangannya saya belum tahu.. karena memang masih dalam proses di komisi X.
      Katanya sih juli-agustus 2011 akan ada keputusan pengesahan atau tidak.
      Informasi tersebut saya dapat tahun lalu… di portal berita http://www.kalimantan-news.com/berita.php?idb=4047
      Belum ada progress terbaru yang saya dengar.

      • Zaki 20/01/2012 pada 12:59 pm #

        oke makasi yaa, soalnya saya juga udah cari muter2 di produk hukum DPR – RI sama Ditjen Perundang -undangan Kemenkumham hasilnya nihil. jangankan UU nya, RUU nya saja saya ngga nemu.
        Kalo ada update info mengenai info RUU perbukuan ini minta tolong di sharing yaa. Balas2 pesan lewat sini aja gppi.
        Makasi sebelumnya ^^

      • Devi R. Ayu 20/01/2012 pada 4:45 pm #

        siipppp…. ya sabar ya, masih lama kayanya diapprovenya😀
        Boleh nanti kita sharing2 via link ini🙂
        Suksesss…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: